Pendahuluan: Paradoks Potensi dan Krisis Kepercayaan
Zakat dalam lanskap sosial-ekonomi Indonesia memiliki posisi strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berakar pada teologi keadilan sosial. Di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Namun, realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut. Laporan BAZNAS menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional terus meningkat setiap tahun, tetapi tetap menyisakan jurang besar antara potensi dan realisasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya persoalan struktural yang lebih dalam daripada sekadar rendahnya kesadaran berzakat.
Persoalan mendasar itu adalah krisis kepercayaan (distrust) masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Banyak muzakki masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq dibanding melalui institusi formal. Pilihan tersebut bukan semata persoalan tradisi, tetapi juga cerminan keraguan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas lembaga zakat. Tanpa legitimasi sosial berbasis kepercayaan publik, zakat sulit bertransformasi menjadi instrumen kebijakan sosial yang berdampak sistemik.
Di tengah situasi tersebut, reformasi tata kelola zakat tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif dan regulatif. Dibutuhkan sintesis antara standar kelembagaan modern dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia Timur, khususnya budaya Bugis-Makassar, nilai Siri’ na Pacce menawarkan basis etika yang relevan untuk memperkuat integritas tata kelola zakat.
Kepercayaan sebagai Modal Sosial
Dalam karya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Francis Fukuyama menegaskan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial utama dalam membangun institusi yang efektif. Organisasi yang gagal menjaga kepercayaan publik akan kehilangan legitimasi sosialnya, meskipun memiliki sistem birokrasi yang formal dan lengkap.
Dalam ekosistem filantropi Islam, kepercayaan adalah “mata uang” utama. Ketika masyarakat menilai transparansi lembaga zakat lemah, muncul kecenderungan untuk menarik diri dari sistem formal dan kembali pada pola distribusi personal yang dianggap lebih aman secara moral, meskipun terbatas secara dampak sosial.
Karena itu, lembaga zakat tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan dakwah normatif. Tata kelola zakat harus bergerak menuju profesionalisme kelembagaan yang berbasis akuntabilitas publik. Mengacu pada pemikiran Robert D. Behn, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif menyusun laporan keuangan, melainkan kemampuan institusi menjawab pertanyaan publik mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata pengelolaan dana umat.
Dengan demikian, transparansi tidak boleh dipahami sebagai formalitas birokrasi, tetapi sebagai mekanisme membangun kembali kepercayaan sosial muzakki terhadap institusi zakat.
Standardisasi dan Kepatuhan Syariah
Dalam dimensi teknis, penguatan tata kelola zakat menuntut penerapan standar akuntansi syariah yang ketat dan konsisten. Di Indonesia, pedoman yang digunakan adalah PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Standar ini mengatur pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara jelas untuk mencegah commingling of funds atau pencampuran dana. Pemisahan tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi dari kepatuhan syariah (sharia compliance). Muzakki membutuhkan kepastian bahwa dana yang mereka titipkan tidak hanya dikelola secara efisien, tetapi juga disalurkan sesuai ketentuan fikih mengenai delapan golongan penerima zakat (asnaf).
Namun demikian, standardisasi akuntansi saja tidak cukup. Banyak lembaga memiliki laporan keuangan yang baik secara administratif, tetapi gagal membangun legitimasi moral di mata publik. Di sinilah pentingnya integrasi antara tata kelola modern dan etika sosial.
Audit Syariah dan Pendekatan Pemangku Kepentingan
Transparansi finansial perlu diperkuat melalui audit syariah yang independen dan berkelanjutan. Jika audit keuangan menilai kewajaran angka, audit syariah menilai substansi kepatuhan: apakah penghimpunan dan penyaluran zakat telah sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan keadilan sosial Islam.
Pendekatan ini sejalan dengan teori stakeholder yang dikembangkan R. Edward Freeman. Lembaga zakat tidak hanya bertanggung jawab kepada regulator atau struktur internal, tetapi juga kepada muzakki, mustahiq, masyarakat, dan publik secara luas.
Dalam konteks ini, audit syariah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan dari potensi malpraktik pengelolaan dana umat. Transparansi laporan, keterbukaan program, hingga publikasi dampak sosial harus menjadi bagian dari budaya kelembagaan, bukan sekadar kewajiban administratif tahunan.
Siri’ na Pacce sebagai Fondasi Integritas
Salah satu problem terbesar tata kelola di Indonesia adalah munculnya “formalitas tanpa integritas.” Regulasi sering kali hanya berhenti sebagai dokumen normatif tanpa transformasi moral pada pelaksana institusi.
Di sinilah etika lokal memiliki relevansi penting. Dalam budaya Bugis-Makassar, nilai Siri’ na Pacce dapat menjadi fondasi etika pengelolaan zakat yang lebih manusiawi dan berintegritas.
Siri’ merupakan konsep harga diri dan rasa malu yang melekat pada kehormatan personal maupun sosial. Dalam konteks tata kelola zakat, Siri’ membangun kontrol moral internal pada diri amil. Seorang amil tidak hanya takut pada sanksi hukum, tetapi juga merasa malu secara sosial dan moral apabila mengkhianati amanah publik.
Sementara itu, Pacce merepresentasikan empati dan solidaritas kemanusiaan. Nilai ini mendorong lembaga zakat untuk tidak melihat mustahiq sekadar sebagai angka statistik kemiskinan, tetapi sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak atas pemberdayaan sosial-ekonomi.
Mengikuti pandangan Clifford Geertz bahwa budaya adalah sistem makna yang membentuk perilaku sosial, internalisasi Siri’ na Pacce dapat mengubah orientasi amil dari sekadar kepatuhan prosedural menuju kesadaran etis.
Namun demikian, etika lokal tidak boleh diposisikan secara romantik dan absolut. Nilai budaya tetap harus ditempatkan dalam koridor profesionalisme modern, prinsip universal akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang objektif. Tanpa mekanisme kelembagaan yang kuat, nilai budaya berisiko berhenti sebagai simbol moral tanpa daya transformasi nyata.
Karena itu, internalisasi Siri’ na Pacce perlu diterjemahkan secara operasional, misalnya melalui:
- kode etik amil berbasis integritas budaya,
- pelatihan pelayanan mustahiq berbasis empati sosial,
- sistem evaluasi moral dan profesional amil,
- serta penguatan sanksi sosial terhadap penyalahgunaan amanah publik.
Menuju Tata Kelola Zakat yang Bermartabat
Transformasi tata kelola zakat di Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada sistem modern yang bersifat administratif, tetapi juga tidak cukup diserahkan pada asumsi kesalehan personal semata. Masa depan zakat membutuhkan sintesis antara tiga dimensi utama.
Pertama, dimensi teknis melalui penerapan standar akuntansi syariah dan tata kelola kelembagaan yang profesional. Kedua, dimensi institusional melalui audit syariah, transparansi publik, dan penguatan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Ketiga, dimensi kultural melalui internalisasi etika lokal seperti Siri’ na Pacce sebagai basis integritas moral amil.
Hanya melalui sintesis ketiga dimensi tersebut, lembaga zakat dapat memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi sosialnya. Zakat tidak boleh dipahami sekadar sebagai aktivitas penghimpunan dana keagamaan, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan keadilan sosial.
Tanpa reformasi tata kelola berbasis integritas dan transparansi, zakat akan terus kehilangan daya transformasinya. Sebaliknya, ketika lembaga zakat mampu menggabungkan profesionalisme modern dengan etika kemanusiaan lokal, zakat berpotensi menjadi kekuatan sosial yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memuliakan martabat manusia.
Publisher : Tasrif